Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN NEGERI KELAS 1B BONDOWOSO

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI KELAS 1B BONDOWOSO

Jalan Santawi No.59, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Kode Pos : 68216

Telp. (0332) 421091 Fax. (0332) 422454, e-mail : pn.bondowoso@yahoo.co.id

Jaringan Dokumentasi Informasi HukumSIPPE-CourtSIWAS


Logo Artikel

TENTANG PN BONDOWOSO

Tentang PN Bondowoso

Pengadilan Negeri Bondowoso sebagai salah satu wujud Pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/SK/KMA/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang keterbukaan di Pengadilan, SK itu memberi amanat kepada Mahkamah Agung untuk menerapkan akuntabilitas dengan mengembangkan sistem e-Goverment sebagai media penyampaian informasi, dan salah satu model penerapan e-Goverment adalah dengan mengembangkan situs internet yang digunakan untuk penyebaran informasi dan diharapkan dengan penempatan informasi yang relavan pada situs internet Pengadilan sehingga diharap dapat memenuhi Amanat yang diberikan oleh Mahkamah Agung dan mendapat kepercayaan masyarakat.


A.    Kebijakan Umum Peradilan :

Pengadilan Negeri salah satu pelaksana peradilan dan sekaligus sebagai institusi pelayanan publik di bidang peradilan berkewajiban memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan sesuai dengan azas proses berperkara yang dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sejarah dengan program Pembaharuan Peradilan, dalam upaya mengembalikan citra peradilan sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati, maka untuk merialisasikan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan Negeri Bondowoso telah mengambil kebijakan untuk senantiasa berusaha memberikan pelayanan sebaik-baiknya dengan target agar masyarakat pencari keadilan benar-benar merasa puas dengan pelayanan tersebut. Untuk menunjang pelayanan tersebut Pengadilan Negeri Bondowoso telah memaksimalkan pemanfaatan Tehnologi Informasi dan penambahan sarana dan prasarana proses berperkara, seperti :

  1. Penggunaan program aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara dengan terus menerus dikembangkan sesuai kebutuhan.
  2. Memperbaharui situs yang lama dengan situs baru dengan alamat serta senantiasa mengapdate isinya agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat pencari keadilan khususnya dan masyarakat pengguna pada umumnya.
  3. Meningkatkan kualitas putusan dan kuantitas publikasi putusan melalui website.
  4. Meningkatkan pelaksanaan amanat Pasal 64A ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 untuk menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam waktu 14 hari kerja setelah putusan dijatuhkan.
  5. Memberikan akses pada pengadilan bagi masyarakat miskin melalui berperkara secara prodeo.
  6. Melaksanakan rapat dinas tiga bulanan dengan materi utama pembinaan mental dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, disiplin dan etos kerja pegawai Pengadilan Negeri Bondowoso.
  7. Meningkatkan fungsi pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Bondowoso, baik di bidang kepaniteraan maupun kesekretariatan agar senantiasa dilaksanakan dengan cepat, tepat dan sesuai aturan, seperti upaya peningkatan pelaporan minutasi setiap bulan harus secara riil dan upaya peningkatan pengisian jam kerja untuk melaksanakan tugas seoptimal mungkin.
  8. meningkatkan produktivitas kerja dengan menambah sarana dan prasarana kerja seperti penambahan komputer dan pengadaan meubeler.

Dalam menjalankan tugas dan kegiatan, Pengadilan Negeri Bondowoso berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B.    Visi dan Misi

Visi Pengadilan Negeri Bondowoso mengacu kepada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negera Indonesia, yang telah berhasil dirumuskan oleh pimpinan Mahkamah Agung pada tanggal 10 September 2009, yaitu "MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG".

Badan Peradilan Yang Agung secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang :

  1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
  2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
  3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
  4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
  5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondisif bagi penyelenggara peradilan.
  6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
  7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
  8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
  9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi.
  10. Modern dengan berbasis Tehnologi Informasi (TI) terpadu.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan misi sebagai berikut :

  1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
  2. Meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan Pelayanan pada masyarakat.
  3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
  4. Melaksanakan tertip administrasi dan Manajemen Peradilan yang efektif dan efisien.
  5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana Peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas