Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN NEGERI KELAS 1B BONDOWOSO

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI KELAS 1B BONDOWOSO

Jalan Santawi No.59, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Kode Pos : 68216

Telp. (0332) 421091 Fax. (0332) 422454, e-mail : pn.bondowoso@yahoo.co.id

Jaringan Dokumentasi Informasi HukumSIPPE-CourtSIWAS


Logo Artikel

SYARAT SYARAT PERMOHONAN HAK ASUH ANAK

Syarat-Syarat Permohonan Hak Asuh Anak

PERMOHONAN HAK ASUH ANAK

 

PERSYARATAN PERMOHONAN HAK ASUH ANAK

BAGI MASYARAKAT KOTA BONDOWOSO YANG HENDAK MENGURUS AKTA HAK ASUH ANAK HARUS MENGAJUKAN PERMOHONAN KE PENGADILAN NEGERI  BONDOWOSO UNTUK MENDAPAT PENETAPAN. ADAPUN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN  YANG HARUS DIPENUHI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

PERSYARATAN PENETAPAN HAK ASUH ANAK :

  1.    Anak Harus Punya Akte Kelahiran Dari Orang Tua Asli.
  2.    Pemohon Harus Sudah Pernah Mengasuh Anak Minimal 6 Bulan.
  3.    Melampirkan KK, KTP Orang Tua Asli (suami&Istri) dan KK, KTP Pemohon (suami&Istri).
  4.    Harus Mendapatkan Rekomendari Dari Dinas Sosial.
  5.    Melampirkan SKCK Dari Kepolisian bagi Pemohon (suami&Istri).
  6.    Melampirkan Surat Keterangan Sehat Dari Dokter (suami&Istri).

KETERANGAN :

  • Bukti Asli Dibawa Semua
  • Bukti 1, 3, 4, 5, 6 Foto Copy Dan Semua Di Segel / Dimeteraikan Di Kantor Pos.
  • Foto Copy Ktp (Kartu Tanda Penduduk) 2 (Dua) Orang Saksi.
  • Surat Permohonan Rangkap 2 (Dua) Asli Bermeterai Rp.6000,-
  • Biaya Permohonan Penetapan Akta Kelahiran

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas